Bimtek Peningkatan Tupoksi Keprotokolan dan Kehumasan terhadap Pencitraan Daerah

Bimtek Peningkatan Tupoksi Keprotokolan dan Kehumasan terhadap Pencitraan Daerah. Di era informasi yang bergerak secepat denyut nadi digital, daerah tidak lagi sekadar entitas administratif yang statis. Daerah kini adalah “merek” (brand) yang berkompetisi di panggung nasional maupun global. Dalam ekosistem yang kompetitif ini, persepsi publik bukan lagi sekadar bumbu, melainkan aset fundamental yang menentukan keberhasilan pembangunan. Di sinilah peran vital Keprotokolan dan Kehumasan muncul sebagai garda terdepan. Namun, seringkali terjadi miskonsepsi bahwa keprotokolan hanyalah soal mengatur kursi dan kehumasan hanyalah soal memotret kegiatan pejabat. Pemahaman dangkal ini harus didekonstruksi melalui penguatan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang lebih substantif dan adaptif.

Secara filosofis, keprotokolan adalah manifestasi dari kewibawaan negara. Setiap tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan bukan sekadar seremoni kosong, melainkan simbolisasi dari penghormatan terhadap sistem ketatanegaraan. Ketika sebuah daerah mampu menyelenggarakan acara dengan protokol yang presisi, ia sedang mengirimkan pesan tentang profesionalisme, kesiapan, dan stabilitas. Sebaliknya, protokol yang berantakan mencerminkan manajemen birokrasi yang lemah. Namun, di abad ke-21, “wajah” ini tidak cukup hanya rapi secara fisik. Ia harus mampu berkomunikasi. Di sinilah Kehumasan (Public Relations) berperan sebagai jembatan narasi.

Kehumasan pemerintah daerah memegang mandat untuk mentransformasikan data pembangunan yang kaku menjadi cerita yang menyentuh emosi dan logika publik. Tantangannya saat ini adalah fenomena post-truth dan banjir informasi. Masyarakat tidak lagi mudah percaya pada rilis pers yang kaku dan penuh jargon birokrasi. Mereka mencari transparansi, interaksi, dan autentisitas. Oleh karena itu, peningkatan Tupoksi Kehumasan harus bergeser dari sekadar “penyampai pesan” menjadi “pengelola reputasi” dan “pendengar aktif”. Citra daerah yang positif akan berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik (public trust), yang pada gilirannya akan mempermudah jalannya kebijakan pemerintah.

Pencitraan daerah atau city branding bukan berarti memoles kegagalan menjadi tampak indah, melainkan menonjolkan potensi dan keunggulan kompetitif secara jujur dan kreatif. Hubungan antara protokol yang tertib dan humas yang proaktif menciptakan sinergi yang disebut sebagai “Etalase Pemerintahan”. Jika protokol menyiapkan panggungnya, maka humas yang memastikan pesan dari panggung tersebut sampai ke telinga masyarakat dengan benar. Tanpa penguatan Tupoksi pada kedua lini ini, daerah akan tertinggal dalam arus kompetisi investasi, pariwisata, dan talenta. Dengan ini kami akan mengadakan bimtek dengan tema : Peningkatan Tupoksi Keprotokolan dan Kehumasan terhadap Pencitraan Daerah, akan dilaksanakan pada :

Berikut tanggal dan lokasi kegiatan yang kami sediakan

Silahkan pilih tempat dan waktunya, jadwal bisa anda lihat dibawah ini :

Biaya Dan Fasilitas Yang Di Dapat Peserta

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana ke masing-masing peserta/SKPD dengan biaya sebagai berikut : Rp,- 5.000.000,- (Lima juta rupiah) / Peserta menginap Rp,- 4.000.000,- (Empat juta rupiah) / Peserta tidak menginap DENGAN FASILITAS YANG AKAN DITERIMA OLEH PESERTA, Sebagai berikut: - Pelatihan selama 2 hari / materi sampai selesai - Peserta menginap (twin-share) - Seminar kit - Tas ransel exclusive - Sertifikat pelatihan - Coffee break, lunch dan dinner (selama kegiatan berlangsung) - Antar jemput bandara peserta group minimal 5 orang (peserta wajib konfirmasi) - Request peserta di luar jadwal yang tidak tercantum di website, minimal 10 peserta - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Daftarkan segera, tempat terbatas Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi :   Biaya waktu dan tempat yang tercantum sewaktu-waktu dapat berubah. Terima kasih

Jika anda ingin mengikuti sesuai dengan agenda jadwal yang telah kami buat maka silahkan langsung saja konfirmasi dengan kami. Atau jika ada saran lain mengenai waktu dan tempat maka bisa di diskusikan dengan team kami.

Kesimpulan

Peningkatan Tupoksi Keprotokolan dan Kehumasan bukanlah beban administratif, melainkan kebutuhan strategis. Ketika protokol mampu menghadirkan tata kelola acara yang elegan dan humas mampu mengemasnya dalam narasi yang inspiratif, maka pencitraan daerah akan terbentuk secara organik dan kredibel. Citra yang baik adalah modal sosial yang paling mahal dalam menjalankan roda pemerintahan. Konteks otonomi daerah menuntut kemandirian dalam membentuk identitas. Daerah yang gagal mengelola citranya akan dipandang sebelah mata, tidak peduli seberapa besar anggaran yang mereka miliki. Investasi hanya akan masuk ke tempat yang dianggap aman, stabil, dan profesional. Wisatawan hanya akan datang ke daerah yang citranya ramah dan menarik. Di sinilah esensi dari peningkatan Tupoksi tersebut: ia adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat melalui penguatan posisi tawar daerah. Melalui pendalaman peran ini, kita akan melihat bagaimana detail-detail kecil dalam keprotokolan dan narasi cerdas dalam kehumasan mampu mengubah nasib sebuah daerah di mata dunia.