Bimtek Pendampingan Penyusunan RPJMD Berdasarkan Inmendagri

Bimtek Pendampingan Penyusunan RPJMD Berdasarkan Inmendagri Perencanaan pembangunan merupakan jantung dari tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia, mekanisme ini diatur secara berlapis, memastikan bahwa setiap langkah pembangunan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, terintegrasi dan berkelanjutan. Di tingkat daerah, instrumen perencanaan strategis yang paling fundamental adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini menjadi pedoman resmi lima tahunan bagi pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam merealisasikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, yang kemudian diterjemahkan menjadi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Dalam konteks otonomi daerah yang semakin matang, penyusunan RPJMD bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah proses politik, teknokratik, partisipatif, serta bersifat top-down dan bottom-up. Kompleksitas ini menuntut adanya standar yang jelas dan panduan yang terperinci. Di sinilah peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi krusial. Melalui instrumen kebijakan seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), Kemendagri menetapkan pedoman yang harus ditaati oleh seluruh Pemerintah Daerah, memastikan sinkronisasi antara cita-cita lokal dengan arah pembangunan nasional.

Meskipun panduan telah ditetapkan secara rinci melalui Inmendagri, proses penyusunan RPJMD di lapangan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang signifikan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Perangkat Daerah (PD), kesulitan dalam menerjemahkan visi politis Kepala Daerah menjadi dokumen teknokratik yang terukur, hingga kerumitan dalam memastikan keselarasan vertikal (dengan RPJMN dan RPJPD) dan horizontal (antar-Perangkat Daerah).

ini akan menjadi pintu gerbang untuk pembahasan yang lebih mendalam mengenai tahapan, metodologi, dan output spesifik dari proses pendampingan penyusunan RPJMD, menjadikannya referensi penting bagi praktisi perencanaan, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan di Pemerintah Daerah. Kualitas RPJMD yang disusun akan menentukan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, dan keberhasilan pendampingan adalah kunci untuk memastikan dokumen krusial ini benar-benar menjadi peta jalan menuju kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan ini kami akan mengadakan bimtek dengan tema : Pendampingan Penyusunan RPJMD Berdasarkan Inmendagri, akan dilaksanakan pada :

Berikut tanggal dan lokasi kegiatan yang kami sediakan

Silahkan pilih tempat dan waktunya, jadwal bisa anda lihat dibawah ini :

Jadwal Dan Lokasi Kegiatan

Biaya Dan Fasilitas Yang Di Dapat Peserta

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana ke masing-masing peserta/SKPD dengan biaya sebagai berikut : Rp,- 5.000.000,- (Lima juta rupiah) / Peserta menginap Rp,- 4.000.000,- (Empat juta rupiah) / Peserta tidak menginap DENGAN FASILITAS YANG AKAN DITERIMA OLEH PESERTA, Sebagai berikut: - Pelatihan selama 2 hari / materi sampai selesai - Peserta menginap (twin-share) - Seminar kit - Tas ransel exclusive - Sertifikat pelatihan - Coffee break, lunch dan dinner (selama kegiatan berlangsung) - Antar jemput bandara peserta group minimal 5 orang (peserta wajib konfirmasi) - Request peserta di luar jadwal yang tidak tercantum di website, minimal 10 peserta - Konfirmasi pendaftaran peserta selambat-lambatnya H-7 - Daftarkan segera, tempat terbatas Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi :   Biaya waktu dan tempat yang tercantum sewaktu-waktu dapat berubah. Terima kasih

Jika anda ingin mengikuti sesuai dengan agenda jadwal yang telah kami buat maka silahkan langsung saja konfirmasi dengan kami. Atau jika ada saran lain mengenai waktu dan tempat maka bisa di diskusikan dengan team kami.

Penutup

Pendampingan hadir sebagai katalisator, mempercepat pemahaman, meningkatkan kualitas analisis, dan menjamin kepatuhan terhadap standar baru. Ini adalah investasi strategis untuk memastikan bahwa setiap Rupiah anggaran daerah dialokasikan berdasarkan rencana yang kuat, terukur, dan selaras dengan visi nasional. Tanpa pendampingan yang solid, risiko ketidakselarasan program, inefisiensi anggaran, dan kegagalan mencapai target pembangunan yang berkelanjutan sangatlah tinggi. Oleh karena itu, membicarakan RPJMD hari ini berarti membicarakan kualitas pendampingan pelaksanaannya.